Essay-MENEROPONG POTENSI WISATA SYARIAH NTB (Juara Terbaik II)

Oleh :
Abd. Gafur_A1C012001_Fakultas ekonomi_Universitas Mataram

Belakangan ini berbagai wacana tentang kekompetitifan perekonomian suatu daerah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus-menerus didengungkan di berbagai tempat. Tidak hanya muncul dalam pemberitaan media, melainkan dapat terlihat dari banyaknya agenda seminar serta diskusi formal ataupun non-formal yang tidak bosan-bosannya mengangkat tema perekonomian NTB itu sendiri. Jika melihat trend Mutakhir perekonomian saat ini, memang tidak bisa dipungkiri jika persoalan perekonomian NTB menjadi isu krusial yang patut muncul kepermukaan. Tersebab masuknya Indonesia dalam sebuah perguliaran kebijakan antara negara-negara yang tergabung dalam suatu komunitas yang kita sebut dengan MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean. Dalam pelibatan ini tentu saja, NTB sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan negara Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap,  harus bersedia menghadapi perhelatan perekonomian tersebut. Oleh karenanya, hal tersebut memang terdengar logis diperbincangkan walaupun tidak sedikit memunculkan kontroversial.

Dalam pengimplementasian MEA nanti yang digadang-gadang akan melakukan peliberalisasian perdagangan, terkadang tidak sedikit memunculkan suatu kekhawatiran di berbagai kalangan. Kekhawatiran ini muncul karena melihat adanya “Bayangan suram” yang akan menimpa NTB jika terus berada pada perhelatan MEA tersebut. Tidak sedikit kita saksikan banyak pihak secara tidak sadar terlalu lebuy menyingkapinya dengan dalil yang berlebihan,  dan tidak sedikit pula yang mengkambinghitamkannya sebagai sebuah kebijakan yang salah diterapkan, belum tepat dilakukan, atau tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Padahal dengan adanya pengungkapan berlebihan tersebut secara implisit menunjukkan ketidaksiapan serta lemahnya kekompetitifan NTB sendiri.  Dan tentu saja dalam jangka panjang, sedikit tidak akan menanamkan stigma  pesimis pada masyarakat NTB untuk tidak percaya lagi pada potensi yang dimiliki.

Menjadikan MEA Sebagai Peluang

Memang harus kita amini bahwa, semua daerah di Indonesia, termasuk NTB sendiri sejak dulu sudah terlalu kerepotan menangkis serangan produk negara luar, apalagi jika MEA telah dimulai, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Berbagai regulasipun juga sudah sering kita saksikan marak bermunculan guna menangkis serangan tersebut. Belum lagi lagu lama mengenai infrastruktur di beberapa tempat yang kurang memadai dan di bagian lain Bumi Gora yang masih menyedihkan dan menyanyat hati.

 Namun seharusnya kita tetap optimis, ada serbuan asing yang kian menggembirakan, bentuknya adalah serbuan wisatawan asing yang terus meningkat sepanjang tahun mengunjungi daerah tercinta kita ini. Jika membuka data statistik Secara kumulatif, selama Januari–Desember 2013, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 8,80 juta kunjungan, yang berarti meningkat 9,42 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2012. Kenaikan jumlah kunjungan wisman ini terjadi di sebagian besar pintu masuk utama, dengan persentase kenaikan tertinggi tercatat di pintu masuk Bandara Internasional Lombok (BIL), Nusa Tenggara Barat sebesar 137,08 persen, diikuti Bandara Adi Sucipto, DI Yogyakarta 45,98 persen, dan Minangkabau, Sumatera Barat 34,69 persen. Sementara itu, jumlah.kunjungan wisman yang mengalami penurunan terjadi di enam pintu masuk dengan  penurunan tertinggi di Bandara Adi Sumarmo, Jawa Tengah sebesar 17,93 persen, dan terendah di Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta 1,42 persen ( Berita Resmi Statistik No. 12/02/Th. XVII, 3 Februari 2014)

Maka jika menengok data tersebut seharusnya dapat mengubah persepsi kita bahwa MEA tidak hanya akan menjadi tantangan, melainkan akan menjadi peluang besar bagi NTB dalam meningkatkan eksistensinya di pasar dunia terutamanya melalui sektor pariwisata. Keoptimisan ini juga sering kali dilontarkan oleh TGH.Zainuddin Abdul majid MA yang sekaligus menjabat sebagai gubernur NTB sampai sekarang ini. Sebagai seorang nomor satu di NTB, beliau menjelaskan bahwa, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar kedua pembentukan PDRB Provinsi NTB, dalam bentuk jasa, perdagangan, hotel, dan restoran (www.balipost.com). Yang terpenting sekarang adalah bagaimana NTB sendiri berusaha untuk terus kreatif  meracik segala potensi pariwisata yang ada, menjadi sebuah tawaran yang menggiurkan di pasaran internasional. Sehingga masyarakat dunia tidak hanya mengenal Indonesia melalui pariwisata Bali saja, melainkan ada sebuah daerah yang bernama NTB yang masih perawan, dan memang pantas menjadi salah satu daftar tujuan yang menggiurkan.

Potensi Wisata Syariah NTB

Sampai sekarang mungkin tidak semua kita tahu, bahwa NTB adalah salah satu daerah yang memiliki ragam potensi wisata syariah yang sangat besar dan lengkap. Pernyataan ini bukan sekedar retorika belaka, namun kenyataan obyektif telah memperlihatkan bahwa wilayah yang super mungil ini dipenuhi oleh kekayaan sumber daya alam dan ragam budaya yang cukup melimpah. Kenyataan ini juga dipertegas oleh Dirjen MICE dan minat khusus, Rizky Handayani, yang mewakili Kemenparekraf RI usai membuka seminar World Islamic Travel Mart (WITM) di Jakarta menjelaskan, ada 12 Provinsi yang berpeluang menjadi contoh destinasi wisata syari'ah yaitu Aceh, Banten, Yogyakarta, Bali, Sumatra Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan NTB (Liputan6.com).

Terhamparnya panorama alam yang indah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi seperti Gunung rinjani, potensi pesantren dan kultur masyarakat NTB yang agamis, ekspresi seni budaya yang kaya dan beragam, letak geografis yang strategis dan kondisi iklim yang relatif baik sepanjang tahun untuk kegiatan wisata sudah seharusnya dinilai sebagai modal utama NTB dalam membangun wisata syariah. Selain itu juga karena belum tersentuhnya dengan maksimal pasar wisata Timur Tengah, sehingga menjadi peluang bagi NTB untuk mengelola wisata syariahnya.

Konsep wisata Syariah ini pun sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengintroduksi konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan kode etik pariwisata dunia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai–nilai lokal. Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa: “Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.”  

Sejalan dengan Undang-undang tersebut, maka sudah seyogyanya konsep wisata syariah ini diterapkan oleh NTB sebagai penyokong perekonomiannya, selain karena komponen wisatanya yang terpenuhi juga karena kondisi budaya masyarakatnya yang kerap kali diasosiasikan sebagai masyarakat yang kental akan nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan. Ini sejalan dengan tokoh Resource Based View, yaitu Barney (1986), yang mengemukakan bahwa budaya sebagai sebuah sumber daya bisa menjadi sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan. Dalam hal ini NTB sudah seharusnya menyelaraskan budaya  daerah dengan pilihan strategi pembangunan perekonomiannya.

Jika wisata syariah ini benar-benar diterapkan di NTB, menurut penulis setidaknya  akan berimplikasi positif terhadap beberapa komponen perekonomian NTB sendiri yang sekaligus akan menjadi sumbu perekonomian dalam menghadapi MEA 2015 nanti. :Implikasi positif itu antara lain

1. Adanya Diversifikasi Produk Lokal NTB

Sampai sekarang telah sering kita mendengar beberapa produk unggulan NTB yang akan dipersaingkan ketika MEA dimulai. Namun tentu saja keberadaan produk yang sudah ada belum cukup melayani konsumen dengan tingkat selera yang tinggi dan beragam. Maka diperlukan keberagaman produk untuk memenuhi selera konsumen yang tinggi dan beragam tersebut guna memanjakan para konsumen sehingga tetap betah di NTB. Oleh karena itu, penerapan wisata Syariah yang memiliki karakteristik produk dan jasa yang bersifat universal menjadi salah satu solusi dalam  memberikan kontribusi untuk memacu para pelaku usaha di NTB dalam menyediakan berbagai produk yang beragam dan memenuhi selera. Dengan konsep wisata syariah ini akan memberikan kesempatan para pelaku usaha pariwisata untuk menyesuaikan atau mengaplikasikan konsep keberagaman serta nilai-nilai etika masyarakat NTB pada produk dan jasa usahanya sehingga dapat memperluas pasar tanpa meninggalkan pelanggan yang sudah dimilikinya. Produk, jasa, objek dan tujuan wisata dalam Pariwisata Syariah ini pada dasarnya sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika Pariwisata Syariah. Artinya, Pariwisata Syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi (religious tourism) saja, tetapi juga mencakup berbagai jenis wisata lain seperti wisata spiritual (spiritual tourism), wisata budaya (cultural tourism), wisata sosial (social tourism), wisata liburan (holiday tourism), wisata ekonomi (economic tourism) dan wisata politik (politic tourism).

2. Terserapnya Sumber Daya Lokal

Dengan potensi kekayaan alam, Perkembangan wisata syariah yang menjadi suatu destinasi akan berpengaruh pada semua aspek pendukung majunya daerah pariwisata, tak terkecuali Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin berkembangannya daerah pariwisata akan semakin banyak SDM yang dibutuhkan. Dengan kata lain efek dari berkembanganya pariwisata akan secara langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat sekitar destinasi wisata.

Keberadaan Universitas-universitas di NTB sebagai rahim lahirnya sumber daya insani mungkin sampai sekarang ini masih membuka program studi pariwisata yang masih bersifat umum. Maka dengan pemberlakuan wisata syariah ini akan memberikan peluang universitas tersebut membuka program baru yang lebih spesifik sehingga penyerapan tenaga insani yang lebih besar pada bidang tersebut bisa dimungkinkan. Oleh karena itu, secara kasat mata dan kuantitas memang tidak bisa dipungkiri bahwa efek perkembangan pariwisata mampu memberi dampak positif, mengurangi pengangguran yang selama ini menjadi permasalahan bangsa.

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelestarian Objek Wisata dan Lingkungan Sekitar

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di NTB adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melestarikan segala objek yang telah disediakan di NTB. Melalui wisata syariah  sebagai sistem industri, dinilai dapat memberikan peluang kepada masyarakat NTB untuk berpartisipasi. Selain itu wisata ini concern terhadap pelestarian obyek karena obyek merupakan komponen utamanya. Pilihan bentuk pemanfaatan ini juga dapat membantu menyentuh masalah yang berkaitan dengan perilaku masyarakat, yaitu perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian objek wisata. Dengan kondisi seperti itu, perilaku partisipatif dapat diharapkan muncul. Dengan partisipasi pula masyarakat akan menjadi pemeran utamanya. Karena sudah sepatutnya pariwisata di NTB ini sepenuhnya “dimainkan” oleh rakyat, karena unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti hotel, restoran, transportasi, cinderamata dan sebagainya selalu terkait dan bahkan memiliki ketergantungan pada produk dan jasa ekonomi rakyat.

 Jadi jelas, bahwa nilai manfaat berkorelasi positif terhadap keamanan situs arkeologi. Berkaitan dengan hal tersebut, pariwisata akan menjadi pilihan bentuk pemanfaatan Industri pariwisata dengan karakteristik yang unik dirasa cukup memberikan peluang pemanfaatan situs secara  berkelanjutan karena salah satu ciri utamanya adalah menjaga keawetan (konservasi) daya tarik.

Sebagai penutup, penulis berharap dengan melihat potensi yang dimiliki NTB tersebut dapat meningkatkan keoptimisan bagi kita semua untuk bisa meningkatkan eksistensi NTB melalui potensi yang dimiliki dan tentu saja hal ini membutuhkan dukungan yang kuat dari semua elemen di NTB, bukan hanya pemerintah melainkan masyarakat, pelaku usaha, serta semua universitas dapat mengambil peran masing-masing dalam pendukungan program tersebut. Sebaliknya, program ini akan sulit dicapai jika salah satu komponen terkait tidak supporting terhadap program tersebut. Untuk  itu, sosialisasi dan standarisasi Parwisata Syariah menjadi langkah pertama yang sangat penting dilakukan, mulai dari produk seperti hotel, restoran, spa, biro perjalanan wisata dan sebagainya, sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi ujung tombak pelayanan wisata syariah seperti para tour guide dan customer service di hotel, dan promosi NTB sebagai destinasi wisata syariah yang ramah, aman dan nyaman bagi wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Jika program sudah dikeluarkan oleh pemerintah, layanan sudah disiapkan oleh pelaku usaha, SDM sudah disiapkan perguruan tinggi atau universitas, maka masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata yang notabene adalah tuan rumah juga harus mendapat pelatihan dan wawasan yang memadai. Hal ini agar program Pariwisata Syariah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar zona wisata syariah.

NB: kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan :)